Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Tanggal Rapat: 13 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 6 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri BUMN

Pada 13 Juli 2017, Komisi 6 DPR-RI melaksanakan Raker dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan) tentang RKA K/L dan RKP Tahun 2018. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Teguh Juwarno dari Fraksi PAN dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 11:51 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Teguh menjelaskan agenda Raker dengan BUMN (diwakili) ialah membahas RKA K/L dan RKP tahun 2018, membahas RKA K/L dalam RUU APBNP tahun 2017 dan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri BUMN

  • Untuk pelaksanaan APBN 2017, sampai 5 juli, Kementrian BUMN telah menggunakan 26% dari seluruh pagu anggaran 2017. Meskipun tampak kecil, beberapa sudah dikontrak belum dibayarkan, kalau digabungkan dengan itu, maka realisasi bisa mencapai 38%.
  • Untuk RAPN 2018, pagu indikatif kurang lebih Rp247 miliar (kenaikan 24%). Tambahan PNM kepada KAI sebesar Rp2 triliun untuk mendukung pembangunan LRT jabodebek. PMN non tunai pada Jakarta Lloyd sejarahnya dan terkait dikonversikannya akan ada dalam pendalaman.
  • Untuk pagu indikatif, saat ini Kementerian BUMN mendapatkan alokasi kurang lebih Rp247 miliar. Mampu menghemat 45miliar dari 234 miliar dalam anggaran 2017, dan akan tetap optimis, Kementerian BUMN tetap jalankan fungsi dan tanggung jawab.
  • Pagu indikatif Kementerian BUMN Rp247,04 miliar atau 101% dari pagu awal Rp243,87 miliar. Di dalam RAPBN-P 2017 telah diusulkan melakukan penyertaan modal negara dalam bentuk tunai ke PT KAI.
  • Badan Anggaran DPR telah melakukan pembahasan dengan Pemerintah terkait asumsi dasar.
    PMN bagian dari pos pembiayaan, maka semuanya dibahas tidak detail sesuai postur APBN saja.
  • PMNdalam BUMN memberikan anggaran pada PT KAI sebesar Rp2 triliun untuk tunjang pembangunan sarpras LRT Jabodebek. Sejarah dari SLA bisa dijelaskan dalam pendalaman materi. Belanja barang Rp198 miliar dari sebelumnya Rp234 miliar, pagu indikatif Kementerian BUMN Rp247,471 miliar.
  • Diharapkan persetujuan Komisi 6 DPR-RI atas pengajuan anggaran dari Kementerian BUMN.
  • Laporan keuangan tahun 2016, Kementerian BUMN mendapatkan opini WTP dari BPK.
  • Kementerian BUMN fokus pada penyelenggaraan APBN 2016 sebagai pembelajaran dengan perkuat monitoring anggaran.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan